Identitas agama menjadi isu hidup dan mati bagi banyak orang Indonesia di sekitar waktu yang sama saat
agama Hindu akhirnya mendapat pengakuan, ketika peristiwa pembantaian komunis 1965-1966 terjadi.
Orang yang tidak mengafiliasikan diri dengan salah satu agama yang diakui negara cenderung dicurigai
sebagai komunis.Meskipun mendapat banyak ketidakuntungan bila bergabung dengan agama minoritas
nasional, keprihatinan yang mendalam bagi pelestarian agama leluhur tradisional mereka membuat
beberapa kelompok etnis di luar pulau membuat Hindu sebagai pilihan yang lebih cocok selain Islam.
Pada awal tahun 1970-an, orang-orang suku Toraja dari Sulawesi adalah yang pertama untuk
mewujudkan kesempatan tersebut dengan mencari perlindungan bagi agama nenek moyang pribumi
mereka di bawah payung 'Hindu' Indonesia yang besar, diikuti oleh suku Karo dari Sumatera pada tahun
1977.
Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sebuah gerakan Hindu besar telah berkembang di
kalangan penduduk suku Dayak pribumi setempat yang mengarah ke sebuah deklarasi massal 'Hindu' di
pulau ini pada tahun 1980. Namun, konversi ke 'Hindu' tersebut mengikuti pembagian etnis yang jelas.
Adat Dayak pribumi berhadapan dengan populasi migran yang sebagian besar Muslim yang disponsori
pemerintah (terutama suku Madura), dan sangat tidak menyukai perampasan tanah dan sumber daya alam
nenek moyang mereka.
Dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di pemeluk Hindu Jawa, banyak pemimpin suku Dayak
pribumi yang juga lebih prihatin terhadap upaya Parisada Hindu Dharma Bali untuk membakukan praktek
ritual Hindu secara nasional, khawatir hal ini akan berimbas pada berkurangnya tradisi unik Kaharingan'
mereka sendiri dan dominasi budaya asing yang semakin panjang.
Sebaliknya, kebanyakan orang Jawa lambat dalam mempertimbangkan Hindu pada saat itu, tidak
mempunyai organisasi jelas dalam hal agama secara etnis karena takut adanya pembalasan dari organisasi
Islam Jawa yang kuat secara lokal seperti Nahdatul Ulama (NU). Sayap pemuda NU telah aktif , tidak
hanya bagi para terduga komunis tapi juga elemen 'Kejawen' atau 'anti-Islam' dalam Partai Nasionalis
Indonesia (PNI) Soekarno selama fase awal dari pembantaian komunis berdarah 1965-1966.Sehingga
para praktisi tradisi mistis 'Kejawen' merasa terpaksa menyatakan diri mereka sebagai Muslim karena
kekhawatiran terhadap keselamatan mereka.
Era Orde Baru ,Pertimbangan para praktisi 'Kejawen' untuk meninggalkan tradisi mereka demi
bertahan hidup di sebuah negara Islam segera terbukti tidak benar. Penerus Presiden Soekarno, Soeharto,
mengadopsi pendekatan nonsektarian (non-agama) yang jelas dalam apa yang disebutnya era Orde Baru.
Namun ketakutan lama mereka muncul kembali kala Soeharto secara resmi merangkul Islam pada 1990-
an. Awalnya Soeharto adalah pembela kuat nilai-nilai tradisi 'Kejawen', namun Soeharto mulai membuat
penawaran-penawaran pada kaum Muslim pada waktu itu, karena goyahnya dukungan publik dan militer
pada pemerintahannya.
Sebuah sinyal kuat untuk hal tersebut adalah otorisasi dan dukungan pribadi dari Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (ICMI), sebuah organisasi baru yang para anggotanya secara terbuka mempromosikan
Islamisasi negara dan masyarakat Indonesia.Kekhawatiran mereka semakin tumbuh ketika ICMI menjadi
faksi sipil yang dominan dalam birokrasi nasional Indonesia, dan memulai program-program pendidikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar